PUROREJO. 31 Desember 2025

Dalam upaya memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, Pemerintah Kecamatan Tempursari menggelar rapat koordinasi evaluasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Panti PKK Kecamatan Tempursari Rabu, 31 Desember 2025.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Camat Tempursari dan dihadiri oleh jajaran Kepala Desa se-Kecamatan Tempursari, Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta seluruh operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) tingkat desa.

Fokus pada Validasi dan Pemutakhiran Data Dalam sambutannya, Camat Tempursari menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan petugas lapangan. Evaluasi ini bertujuan untuk menyisir kembali data warga yang sudah tidak layak menerima bantuan (graduasi) maupun warga prasejahtera yang belum masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Data kemiskinan itu dinamis. Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa bantuan dari pemerintah benar-benar sampai ke tangan yang mampu. Peran operator SIKS-NG dan pendamping PKH sangat krusial dalam mengawal validitas data di lapangan,” ujar Camat Tempursari.

Sinergi Lintas Sektor
Dalam sesi diskusi, para Kepala Desa menyampaikan berbagai kendala teknis dan dinamika sosial yang terjadi di wilayah masing-masing. Di sisi lain, Pendamping PKH memberikan laporan mengenai perkembangan graduasi mandiri di wilayah Tempursari, sementara operator SIKS-NG fokus pada teknis input data agar tidak terjadi duplikasi atau anomali data.

Beberapa poin utama yang dihasilkan dalam rapat evaluasi ini antara lain:

Pembaruan Data: Percepatan proses verifikasi dan validasi data KPM yang meninggal dunia atau pindah domisili.

Graduasi Mandiri: Mendorong KPM yang sudah mampu secara ekonomi untuk melakukan graduasi mandiri secara sukarela.

Transparansi bantuan: Meningkatkan transparansi masyarakat mengenai kriteria penerima sosial di tingkat desa.

Kegiatan ini diharapkan dapat meminimalkan potensi ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di wilayah Kecamatan Tempursari, sehingga program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan.