Purorejo – 22 November 2025* –

Di balai Desa Purorejo, para tokoh militer, pemerintahan desa, dan pengurus koperasi berkumpul untuk membahas percepatan pembangunan “Gedung Merah Putih”. Acara yang dimulai tepat pukul 20.00 WIB itu dihadiri Danramil 0821/18 Tempursari, Adi Santoso, beserta Babinsa Purorejo Eko aziz, Babinkamtibmas Purorejo Darwis Rizal Kepala Desa Purorejo, Nanang Wahyudi beserta perangkat Ketua BPD Suprehadi Prayogo beserta anggota, serta Ketua Pengurus Koperasi Merah Putih, Marji.

 

Pertemuan tersebut menjadi arena pertemuan antar‑lembaga yang menyoroti dimensi sosiologis dari proyek infrastruktur desa. Dari sudut pandang *sosiologi pembangunan*, percepatan pembangunan gedung serbaguna di tengah pusat pemerintahan Desa Purorejo dapat memperkuat rasa kebersamaan, namun juga menimbulkan dinamika konflik terkait penggunaan lahan dan aset publik.

 

Danramil Adi Santoso menekankan pentingnya sinergi lintas sektor: “Kami hadir untuk memastikan bahwa program nasional Koperasi Merah Putih berjalan cepat, tetapi tetap menghormati nilai‑nilai gotong‑royong yang sudah lama mengikat warga Purorejo.” ¹

 

Sementara itu, Kepala Desa Purorejo Nanang Wahyudi menjelaskan bahwa penempatan gedung tersebut memerlukan penghapusan aset desa, yakni rumah dinas kepala desa dan polindes (Pos kesehatan Desa). “Penggunaan dua fasilitas publik ini memang harus dikompensasi dengan manfaat ekonomi yang jelas bagi warga,” ujarnya.

 

Ketua BPD Suprehadi Prayogo menambahkan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui musyawarah desa dan melibatkan seluruh perangkat desa. “Kami menilai bahwa manfaat jangka panjang dari koperasi akan melebihi nilai aset yang kita relakan,” katanya.

 

Dari perspektif *koperasi*, Marji menyatakan optimisme bahwa gedung baru akan menjadi pusat aktivitas ekonomi, mulai dari pemasaran pupuk , Lpg air kemasan hingga pemasaran hasil pertanian. “Dengan dukungan TNI dan pemerintah desa, kami yakin dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dalam waktu singkat,” tuturnya.

 

Namun, beberapa undangan yang hadir menyampaikan keprihatinan. Salah satu penduduk, nur betti, mengatakan, “Kami mendukung pembangunan, tapi beberapa aset seperti rumah dinas dan polindes hilang harus ada solusi karena terkait dengan aset.. apa gak ada masalah dikemudian hari . 

 

Para pihak sepakat untuk menyiapkan *rencana alternatif* berupa pembangunan fasilitas publik sementara selama proses pembangunan berlangsung Dandim 0821/ Lumajang, yang juga memantau percepatan program serupa, menegaskan pentingnya koordinasi intensif antara Danramil, Babinsa, dan aparat desa agar tidak terjadi gejolak ditingkat Desa. 

 

Kegiatan diakhiri dengan kesepakatan dan keputusan bersama seluruh peserta. Gedung Merah Putih diharapkan selesai dalam tahun depan dan menjadi simbol kolaborasi antara militer, pemerintah desa, dan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan.